Teuku Muzwari Irza
Kadiv Sosial Masyarakat Himapol Indonesia 2018-2019.
Wasekjend Fokusgampi.
Mahasiswa Ilmu Politik UIN Ar raniry.

Perempuan adalah rahim kehidupan, ia pemberi hidup, juga sebagai kompas kehidupan.
Ethics of care yang melekat pada diri perempuan tidak bisa dan tidak mampu untuk ada pada diri laki laki. Common sense pada perempuan begitu kuat, apalagi naluri.
Sejak masa jahiliyah, ratusan abad atau puluhan abad yang lalu perempuan selalu menjadi korban sekaligus tumbal laki-laki. Stigmasisasi beragam, perempuan itu aib, perempuan itu pembawa sial, perempuan itu lemah, perempuan itu wajib di rumah dan banyak lainnya.

Walaupun, protes keras dari gerakan perempuan pertama muncul dari barat atau tepatnya di inggris pada tahun 1792 yang di tulis oleh Mary Wollstonecraft seorang filusuf inggris berjudul A Vindication of The Rights of Women. Ia melihat ada ketimpangan partisipasi politik antara laki laki dan perempuan usai meletus revolusi perancis, Mary berpendapat dalam bukunya “seharusnya penggulingan monarki absolut menjadi momentum untuk perempuan ikut sekaligus terbuka gerak baik secara politik maupun gerakan sosial”.
“Telah tiba waktunya untuk mempengaruhi sebuah revolusi melalui cara perempuan. Telah tiba waktunya untuk memulihkan kewibawaan perempuan yang telah hilang,” tulis Wollstonecraft.

Abad ke 18 lahirlah sebuah istilah protes dari gerakan perempuan, yang dikenal dengan terminologi Feminisme oleh filusuf dari perancis Charles Furier. Dalam dunia filsafat barat paradigma perempuan itu di nomor duakan sudah ada sejak abad 4 SM, dimana perempuan itu sebagai sosok inferior dan laki-laki sebagai sosok superior. Di zaman pemerintahan yunani kuno, hukum athena pun sangat patrialistik, membiarkan laki-laki untuk semena-mena terhadap perempuan.

Hukum merupakan satu perangkat aturan yang melindungi manusia dari predasi antar manusia untuk mewujudkan ketertiban umum tanpa pandang bulu, hukum pada saat itu ada, tetapi berdasarkan perspektif laki-laki. Asal mula hukum atau intellectual origins dari hukum ialah melindungi perselisihan antar laki-laki, hukum juga diciptakan untuk melerai konflik antar laki-laki. Subjek hukum ialah laki laki, lahirlah istilah person in law.
Praktik ini terjadi saat zaman yunani kuno, karena kekuasaan kala itu surplus pada laki-laki dan defisit pada perempuan. Tak heran, kalau hukum dari dahulu hingga sekrang itu masi patrialistik.

Pandangan patriarkisme yeng mendeterminasi sekaligus domestikasi kaum perempuan diyakini oleh kaum laki-laki bahwa sejatinya perempuan harus dibawah laki-laki. Di timur tengah mengalami hal persoalan sama. Seperti tokoh Nawal El Saadawi seorang feminis mesir yang vokal secara terus menurus menyuarakan tentang domestifikasi perempuan juga eksploitasi perempuan di mesir, Nagoib Mahfoudz laki laki dari aljazair menentang cara-cara komunikasi dan perlakuan terhadap perempuan meskipun dengan cara cara humanis, sedikit berbeda dengan yang di lakukan oleh Nawal El Saadawi, dalam bukunya Nagoib berjudul The Beginning and The End “perempuan mempunyai posisi yang sama dengan laki-laki baik dari aspek intelektual/akal, fisik, maupun aspek mental-spirirual”. Pembatasan sosial berskala jender sangat comolex di timur tengah. Hingar-bingar Alasan paling fundamental adalah soal intepretasi teks didalam teologi agama.

Dalam islam perspektif keterlibatan perempuan menurut alquran dan hadits sangat terbuka, tapi legitimasi intepretasi yang menutupi, seperti contoh Al Quran menyatakan: “Laki-Laki adala “qawwam” (pemimpin) atas kaum perempuan , disebabkan Allah mengunggulkan sebagian mereka atas sebagian lain, dan karena laki laki memberikan sebagian nafkahnya (Q.S. AL Nisa, 4:34).
Allah juga menyebutkan dalam Al Quran: “Wahai Manusia, Kami ciptakan kalian laki laki dan perempuan dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling terhormat di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa (Q.S. AL-Hujurat, 49;13).

(Q.S. AL Nisa, 4:34) menjadi alasan utama untuk menjustifikasi kelayakan laki laki sebagai pemimpin secara otonom dan superioritas laki-laki.
(Q.S. AL-Hujurat, 49;13). Mengatakan kesetaraan manusia itu adalah universal.

Menurut Syathibi, selau ilmuan muslim. Ayat tentang kesetaraan bersifat tetap, pasti dan besifat universal. Karenanya harus di utamakan. Tentang kepemimpinan laki-laki adalah pertikular bersifat khusus dan sosilogis maka ia berlaki secara kontekstual ( Free Hearty – keadilan gender perspektif feminis muslem dan sastra timur tengah).

Dalam konteks Lokal wisdom keacehan, secara historis Aceh tak asing dengan keterlibatan perempuan baik dalam dunia politik, sosial dan budaya. Aceh lebih dahulu sampai ketitik peradaban soal keterlibatan dan kepemimpinan perempuan. Saat Barat dan timur tengah masih tarik ulur atau belum sama sekali timbul ide feminisme, Kerajaan Aceh saat itu 10 langkah lebih maju. Pahlawan atau pendekar gigih dan berani di aceh pernah di pimpin oleh perempuan baik dalam medan pertempuran juga pada meja negosiasi.

Kadang masyarakat kita lupa dengan sejarah, bahwasannya Aceh itu pernah di Pimpin oleh: 4 orang Sulthanah secara berturut-turut. Pertama Tajul Alam Safiyatuddin (1641-1675 M), dalam tulisan Prof. Anthony Ried berjudul (Menuju Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia) menjalankan pemerintahan nya dengan lunak. Melahirkan Struktur kerajaan yang sangat berbeda. Misalnya, dia memerintahkan untuk membuka semua pusat pendidikan tak cuma untuk laki-laki.
“Ratu menganjurkan, bahkan kadangkala mewajibkan kaum perempuan belajar,” tulis (A. Hasjmy dalam 59 Tahun Aceh Merdeka di Bawah Pemerintahan Ratu).

Sultanah kedua Sultanah Nurul Alam Nakiyatuddin yang memerintah sejak (1675-1678 M). Meski ada dinamika dalam kerajaan yang di pimpinnya tapi tidak jauh berbeda dengan sultanah pertama.

Sulatanah ke tiga di pimpin oleh Inayat Syah Zakiyatuddin sejak (1678-1688 M) pemerintahan sultanah ketiga ini lebih berfokus kepada pendidikan yang itu adalah salah satu fondasi dalam membangun sebuah negara atau kerajaan.
William Dampier, orang Inggris yang datang ke Aceh pada 1688, mencatat Zakiyatuddin menerapkan hukuman yang berbeda. Jika seseorang mencuri untuk pertama kalinya dan tanpa kekerasan, dia hanya dihukum cambuk. Pendekatan hukuman sudah mulai.bergeser ke arah yang lebih humanis, meskipun saat itu belum dikenal dengan konsep Hak Asasi Manusia, tapi sultanah Zakiyatuddin sudah menyadari bahwa nyawa manusia lebih berharga dari apapun.

Sultanah ke empat di pimpin oleh Kamalat Shah yang memerintah hingga tahun (1688-1699 M). Meski berakhir pengunduran diri, karena fatwa dari mekkah bahwa kepemimpinan perempuan dilarang, Kemalat Shah tetap mundur juga mengalami tekanan dari beberapa golongan bangsawan, juga dukungan seperti ulama Kadli Malikul Adil Syekh Abdurrauf Syiahkuala tak di dengar yang sebenarnya kepemimpinan perempuan di perbolehkan.

Dalam melihat periatiwa secara historis dan sosiologis juga konteks ke acehan keterlibatan perempuan bukanlah hal yang baru. Namun sekrang, aceh sudah mulai mundur dari peradaban bahkan tertinggak sangat jauh tentang keterlibatan dan hak perempuan. Konsep syariat islam semestinya tidak mengikat dan memikul bebaban ekspresi pada perempuan. Interpretasi terhadap hukum bukanlah sesuatu yang final, dan tidak boleh dilegitimasi secara kekal. Juga melihat preseden preseden hukum itu tidak boleh secara literal saja. Dalam situasi mutakhir di aceh, pasca diberikan penerapan syariat islam, tubuh perempuan menjadi ajang pengaturan Atau instrumen dari peraturan daerah.

Meski tidak dinyatakan secara eksplisit, bahwa perempuan itu merupakan objek atau sasaran pertama dan utama yang ingin di atur didalam perda tersebut. Materi atau bahan yang dibangun untuk semacam peraturan ini berangkat dari perspektif bahwa perempuan adalah kumpulan entitas yang memicu dan menciptakan kerusakan moral sosial, seperti batasan jam malam yang ada di kota Banda Aceh.
Sedihnya, perempuan sangat sering di tempatkan pada sumber kebobrokan moral masyarakat.

Dalam istilah agama, ia sering di sebutkan sebagai pemicu “fitnah”. Laki laki sering di anggap sebagai entitas yang baik dan tidak membahayakan. Yang mebatasi perempuan dengan membuat formula perda seperti aturan jam malam, tidak boleh berdua selain dengan mahram, harus berpakaian sopan. argumentasi untuk melindungi perempuan atau menjaga kesucian juga kehormatan perempuan sangat kontradiktif dengan peredaban ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman sekarang. Justru argumentasi tersebut bernuansa agama dan moralitas demi hasrat politik.

Relasi jender seperti ini bukan hanya di alami oleh masyarakat dunia, tetapi masyarakat Aceh yang telah dahulu mempelopori perdaban tentang eksistensi perempuan. Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati adalah sebagian contoh kecil kehebatan perempuan Aceh.

Meskipun Pemerintah Daerah telah melanggar Hak Alamiah perempuan juga mengeksploitasinya demi kepentingan politik. Mereka tidak paham sejarah dan jauh dari nilai nilai peradaban. Aksi penggerebekan untuk perempuan di warung kopi saat malam sungguh memalukan dan memilukan sekali. Pertunjukan kudeta harga diri wanita di perlihatkan didepan publik. Ruang ruang privasi direnggut dan dicerabut oleh peraturan yang patrialistik. Jika perempuan keluar malam itu di anggap dari bagian kebobrokan moral, sungguh jauh kita tertinggal dan mengihan akal budi peradaban. Kendati itu menjadi standar moral, itu merupakan standar yang diskriminatif dan misoginis. Seharusnya perda atau qanun itu memproteksi perempuan dari kejahatan hasrat biologis laki laki.
Bagi saya, peredaban adalah mengembalikan masa depan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *