Polisi Myanmar menangkap ajudan pemimpin Aung San Suu Kyi, dan menahan setidaknya 30 orang karena protes keras terhadap kudeta militer saat unjuk rasa sipil semakin meningkat pada Jumat.

Tekanan internasional terhadap junta militer Myanmar juga meningkat dengan Dewan Keamanan PBB menyerukan pembebasan Suu Kyi dan para pemimpin lainnya. Presiden AS Joe Biden juga mempertimbangkan sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa.

Dikutip dari Reuters, 5 Januari 2021, tahanan profil tinggi terbaru adalah Win Htein yang berusia 79 tahun, pendukung Aung San Suu Kyi yang berulang kali dipenjara selama puluhan tahun berjuang melawan junta sebelumnya, yang menyebabkan transisi tidak stabil menuju demokrasi yang dimulai pada 2011.

“Kami telah diperlakukan buruk secara terus menerus untuk waktu yang lama,” katanya kepada Reuters melalui telepon saat dia dibawa pergi oleh polisi.

“Saya tidak pernah takut pada mereka karena saya tidak melakukan kesalahan apa pun sepanjang hidup saya,” kata Htein.

Win Htein dibawa kembali ke Naypyitaw dan ditahan di Kantor Polisi Oattara Thiri pada Jumat pagi.

“Mereka (polisi) mengatakan dia didakwa berdasarkan Pasal 124 (a) dari hukum pidana,” kata kerabat Win Htein, Ma Chit Su Win Htein, mengatakan kepada The Irrawaddy.

Pasal 124 (a) mengkriminalisasi hasutan, yang didefinisikan sebagai upaya untuk menimbulkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Tuduhan itu membawa hukuman maksimal seumur hidup di penjara.

Di kota kedua di Myanmar, Mandalay, 30 orang ditangkap karena protes keras yang telah berlangsung selama tiga malam terakhir terhadap kudeta Senin, lapor media setempat.

Eleven Media mengutip wakil kepala kepolisian daerah Maung Maung Aye, yang mengatakan mereka dituduh melanggar undang-undang yang menentang ketertiban di muka umum. Seorang remaja juga ditangkap di tempat lain karena protes.

Tidak ada orang yang turun ke jalan di negara dengan sejarah berdarah penumpasan protes, tetapi ada tanda-tanda penentang kudeta militer semakin berani dengan puluhan pemuda berparade di kota tenggara Dawei.

Guru dari Yangon University of Education mengenakan pita merah dan berpose dengan salam tiga jari saat mereka ambil bagian dalam demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 5 Februari 2021. [REUTERS / Stringer]

Protes sipil juga meningkat dengan beberapa guru dan dosen melakukan mogok kerja yang dimulai dengan dokter di rumah sakit pemerintah. Mahasiswa di Universitas Yangon Dagon mengadakan protes di kampus.

“Kami tidak ingin kudeta militer yang secara tidak sah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih kami,” kata dosen Nwe Thazin Hlaing di Universitas Pendidikan Yangon. “Kami ingin kudeta militer gagal.”

Panglima militer Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan dengan alasan dugaan penyimpangan dalam pemilihan umum 8 November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi secara telak. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu adil.

Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menekankan “perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan, dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum.”

Pernyataan itu tetap tidak menyebutkan kudeta, tampaknya untuk mendapatkan dukungan dari Cina dan Rusia, yang secara tradisional berpihak pada Myanmar. Kedua negara memiliki hubungan dengan militer dan Cina memiliki kepentingan ekonomi yang besar di negara tetangganya.

Utusan Cina di PBB mengatakan Beijing berharap pesan utama dalam pernyataan itu “dapat diperhatikan oleh semua pihak dan mengarah pada hasil yang positif”.

Pemerintah junta militer Myanmar belum berkomentar terkait pernyataan DK PBB.

Peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, 75 tahun, belum terlihat sejak penangkapannya dalam penggerebekan Senin dini hari. Polisi Myanmar telah mengajukan tuntutan terhadapnya karena mengimpor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya.

sumber: reuters

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *