Proyek pembangunan jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh banyak menuai kritikan dari berbagai masyarakat, tak terkecuali Koalisi Peduli Aceh. Jembatan yang ditargetkan selesai dibangun pada tahun 2022 mendatang itu diduga mengalami masalah. Karena itu, masyarakat meminta kepada penegak hukum turun tangan mengusut tuntas masalah tersebut. Atas hal ini, ada dugaan sosok yang dekat dengan penguasa di Aceh berinisial R, terkesan kebal hukum. Tapi, sosok tersebut sejatinya bukan “orang kuat” yang tidak bisa disentuh hukum. Pekerjaan jembatan Kilangan Singkil tersebut belum selesai dikerjakan, tapi sudah dibayarkan, hal ini ada masalah yang sengaja dibiarkan begitu saja tanpa adanya upaya hukum.

Jembatan penghubung antara Kecamatan Singkil dengan Kecamatan Kuala Baru di Kabupaten Aceh Singkil menjadi salah satu jembatan terpanjang di Aceh. Panjang jembatan tersebut diperkirakan 400 meter rangka baja, yang dibuat dan ditargetkan selesai pada tahun 2022. Namun ternyata, jembatan dengan nilai Rp 40 miliar itu kini menimbulkan bermasalah. Sedangkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sebelumnya mengatakan, ruas jalan dari jembatan Kilangan tersebut terhubung langsung dengan ruas jalan Kuala Baru Aceh Singkil hingga Trumon Aceh Selatan. Tapi, pembangunan jembatan kemudian dikerjakan dengan skema anggaran per tahap. Berdasarkan hasil audit BPK, perusahaan pemenang tender tidak melampirkan SKA dalam form Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau fasilitas upload data kualifikasi lainnya untuk pegawai tetap, juga tidak melampirkan laporan keuangan.

Masyarakat melakukan demo

BPK perwakilan Aceh juga mengungkap masalah lain terkait laporan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan tersebut sebagai laporan yang diduga palsu. Bukan hanya soal tender, laporan BPK juga menyebut pengguna anggaran pada Dinas PUPR Aceh melakukan perbuatan menyalahi ketentuan dengan menyetujui pembayaran 100 persen sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan.

Pemenang tender paket jembatan Kilangan, Aceh Singkil, adalah PT Sumber Cipta Yoenanda. Perusahaan ini dinilai tidak memenuhi syarat, yaitu tidak mencukupi sisa kemampuan keuangan (SKN). Proyek ini bersumber dari dana APBA 2019 Nilai HPS Rp. 47,99 miliar. Dimana SKN perusahaan tersebut hanya berjumlah Rp. 42,4 miliar. Menurut Nasruddin Bahar, Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), PT. Sumber Cipta Yoenanda sudah jelas tidak mencukupi syarat pemenang tender tapi Pokja Pemilihan ULP Aceh tetap saja memaksakan kehendaknya memenagkan paket tersebut. Menurut LPLA, berdasarkan dokumen pemilihan pada Instruksi kepada peserta Lelang IKP BAB III huruf b Angka 9 d, apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur.

KOALISI PEDULI ACEH MENUNTUT:

  1. Usut tuntas Pembangunan Jembatan Kilangan Aceh Singkil yang diduga terjadi kecurangan dalam proses pelaksanaan dan terindikasi korupsi.
  2. Meminta Kejaksaan Tinggi menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan temuan BPK RI terhadap proyek bermasalah menggunakan APBA salah satunya paket pengerjaan Jembatan Kilangan Aceh Singkil
  3. Kejaksaan Tinggi Aceh tidak memandang bulu dan bersikap tegas dalam mengungkap semua persoalan korupsi yang ada di Aceh.
  4. Kejaksaan Tinggi harus tegas menindak siapa saja yang melakukan pekerjaan di Aceh tidak sesuai dengan spesifikasi.
  5. Meminta Kejaksaan Tinggi untuk mengawal 15 Paket Proyek Multiyers yang tersebar diseluruh Aceh.

 

Banda Aceh 8 Februari 2021

Syarbaini

Korlap

Koalisi Peduli Aceh

 

Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh

(Muhammad Yusuf SH. MH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *